Wapres Ingatkan Industri Asuransi Syariah Soal Pasar Regiona

Asuransi syariah memiliki kesempatan berperan bertambah besar dalam rantai nilai halal.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah yakni keterbukaan pasar regional melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan akan dimulai 1 Januari 2025. Wapres mengatakan, adanya keterbukaan pasar regional itu akan membuat persaingan jalan asuransi syariah di negeri akan semakin kompetitif, dengan masuknya pesaing kongsi asuransi dari negara-negara ASEAN.

“Untuk itu industri asuransi syariah nasional harus terus mempersiapkan diri, lebih bersaing, dan lebih efisien jadi mampu bersaing di dalam negeri serta memimpin rekan asuransi syariah di tingkat regional, ” ujar Wapres di acara peringatan milad ke-18 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang digelar secara virtual, Sabtu (14/8).

Namun, pada sisi lain, Wapres mengecap keterbukaan pasar regional tersebut juga memberi keuntungan bagi industri asuransi syariah. Terutama membuka peluang bagi industri asuransi syariah nasional buat ekspansi ke pasar asuransi di kawasan ASEAN.

Wapres pun beriktikad, peluang ini terbuka luas, apalagi melihat kerangka kalender pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Asuransi syariah memiliki kesempatan berperan lebih besar dalam rantai nilai halal atau halal value chain, elok melalui industri produk halal maupun melalui industri keuangan syariah, ” ungkapnya.

Wapres juga mengatakan, tantangan besar selanjutnya yang sekaligus menjadi peluang buat tumbuh lebih cepat bagi industri asuransi syariah, merupakan kewajiban spin off ataupun pemisahan unit usaha syariah pada tahun 2024. Dia meyakini pemisahaan unit jalan syariah menjadi entitas usaha tersendiri akan mendorong kongsi lebih fokus dan kreatif mengembangkan usaha.

Karena itu, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah itu menghargai pentingnya  meningkatkan literasi klub terhadap proteksi syariah. Berdasarkan laporan OJK, dari 59 perusahan asuransi syariah, 43 diantaranya merupakan unit usaha syariah, sehingga dalam tenggat waktu sampai tahun 2024, unit usaha syariah ini harus menjadi perusahaan asuransi syariah.

“Untuk itu, AASI harus membakar dan membantu setiap anggotanya merealisasikan spin off usaha sesuai target waktu yang telah ditetapkan, ” katanya.