Tantangan Muslim Prancis Kian Berat

Tantangan Muslim Prancis Kian Berat

Muslim Prancis semakin terbatas ruang geraknya.

Oleh: Ani Nursalikah*

REPUBLIKA. CO. ID, Tantangan Muslim di Prancis kian kompleks. Jika dahulu tantangannya seputar tetangga yang tidak ramah, diskriminasi karena jilbab, atau sulit menunaikan sholat berjamaah karena tidak ada atau minimnya masjid, kini ‘cobaan’ umat Muslim di Prancis bertambah.

Berawal dari 1 September lalu, majalah Prancis Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Penerbitan itu dilakukan menjelang persidangan atas serangan 2015 di kantor mereka.

Kemudian, entah apa yang ada di pikiran Presiden Prancis Emmanuel Macron. Awal Oktober lalu, ia tiba-tiba mengumumkan agenda untuk membela nilai-nilai sekuler Prancis. Macron menyebut Islam kini berada  dalam kondisi krisis di seluruh dunia dan memerlukan reformasi.

Ia pun mengatakan mau memerangi ‘radikalisme Islam’. Prancis sungguh negara yang mengagung-agungkan sekulerisme.

Pernyataan serampangan tersebut mengawali serangkaian protes besar-besaran di beberapa negara hingga akhirnya menjelma gerakan memboikot produk Prancis. Pemrakarsa, tokoh terkemuka Muslim, hingga kepala negara ramai mengutuk pernyataan Macron. Indonesia juga menyampaikan sikap yang sama.

Semua memperingatkan penjelasan itu bisa memicu ekstremisme. Serta benar saja. Tidak lama lalu terjadi kasus pemenggalan seorang tutor yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad pada muridnya di kelas.

Macron mengecam, namun pasti membela penerbitan kartun Nabi SAW atas nama kebebasan berbicara. Kekerasan bukan jawaban. Komunitas Muslim mengutuk dan menyatakan pembunuhan bukan bagian dari Islam.

Bilangan skala protes, seruan boikot, serta kekerasan mendorong Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menggunakan pernyataan negaranya sangat menghormati Agama islam. Le Drian mengatakan penghormatan sempurna terhadap Islam merupakan prinsip mula-mula di Prancis.

Namun, omongan Macron kian mempersulit tempat gerak Muslim. Umat Muslim dalam Prancis seakan tidak diberi tempat untuk menyatakan pendapatnya.

Sudah lama Muslim di Prancis harus hidup dalam diskriminasi. Zaman ini, jumlah penganut agama Islam di Prancis diperkirakan mencapai tujuh juta jiwa. Dengan jumlah itu, Prancis menjadi negara dengan pengikut Islam terbesar di Eropa. Menyusul kemudian negara Jerman sekitar empat juta jiwa dan Inggris sekitar tiga juta jiwa.

Sayangnya, jumlah yang tinggi tidak membuat mereka kebal sejak islamofobia dan diskriminasi. Pelarangan selubung dimulai sejak 2010 saat Prancis dipimpin oleh Nicolas Sarkozy. Per saat itu, Prancis melarang penggunaan kain atau apa saja dengan menutupi wajah di tempat ijmal. Para pengguna cadar, niqab bisa didenda hingga Rp. 2, 5 juta.

Islamofobia betul terasa. Salah satu contohnya, seorang anggota parlemen sayap kanan serta republik keluar dari pertemuan di parlemen hanya karena kehadiran seorang mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab pada September lalu. Karena tidak terima, ia pun walk out dibanding pertemuan yang membahas pandemi Covid-19 itu.

Kembali ke soal Macron, setelah pembunuhan seorang guru, masjid di kota Bordeaux Prancis dan komune Beziers dalam perlindungan penuh personel kepolisian menyusul beberapa ancaman kekerasan yang dilancarkan ke masjid.

Prancis kemudian membubarkan organisasi Muslim, laksana Collective against Islamophobia in France (CCIF) dan Barakacity. Lalu di dalam 18 Oktober, dua wanita Muslim asal Aljazair ditikam di dekat Menara Eiffel di Paris.

Kerasnya arus diskriminasi menyusun Muslim Prancis mempertanyakan tempat mereka di negaranya sendiri. Menteri Pada Negeri Prancis Gerald Darmanin menyebut Muslim Prancis sebagai musuh sejak dalam.

Muslim pada Prancis mengaku diliputi rasa ketakutan dan kesedihan. Berbagai peristiwa dengan terjadi membuat semua Muslim mau dikaitkan dengan ekstremisme dan separatisme.

Sistem sekularisme dengan awalnya ditujukan untuk menjamin privilese beragama, dalam beberapa tahun terakhir dijadikan tameng untuk membatasi bahkan mengubah nilai-nilai keagamaan. Bahkan di dalam beberapa komunitas Islam, pembicaraan mengenai meninggalkan Prancis mulai terdengar.

Rim-Sarah Alouane, kandidat doktor di Universitas Toulouse Capitole, melakukan penelitian tentang kebebasan beragama dan kebebasan sipil. Dia menuliskan sejak 1990-an, laïcité, konsep umum sekuler Prancis, telah dipersenjatai & disalahgunakan sebagai alat politik untuk membatasi visibilitas simbol agama, pertama bagi Muslim.

Dalam sisi lain, Muslim di Amerika Serikat kini sedang menikmati paksa mereka. Diskriminasi dalam bentuk kecendekiaan larangan perjalanan Muslim dari Kepala AS Donald Trump memacu Muslim mengubahnya.

Mereka merendahkan diri dalam politik. Tujuannya menetapkan mengakomodasi kebutuhan umat Muslim. Mereka juga ingin memperkenalkan wajah Agama islam yang sesungguhnya pada masyarakat GANDAR.

Separuh kandidat Muslim Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik pada pemilihan umum tahun ini memenangkan kompetisi tersebut. Di beberapa negeri bagian, ada yang mencetak cerita karena perdana memiliki perwakilan Muslim.

Trio kelompok advokasi Muslim, yakni Council on American-Islamic Relations (CAIR), Jetpac, dan MPower Change mengatakan, 110 Muslim-Amerika mencalonkan diri untuk berbagai posisi pada pemilihan kesempatan ini. Sebanyak 57 pegari sebagai pemenang setelah pemilihan ijmal 3 November lalu.

Mungkin Muslim di Prancis bisa mencontoh apa yang terjadi di AS. Meningkatkan representasi politik Muslim adalah bagian penting di usaha mengalahkan kekerasan islamofobia dan diskriminasi.

*) Penulis adalah jurnalis republika. co. id