PSBB, Pengendalian Transportasi Masih Sesuai Permenhub

PSBB, Pengendalian Transportasi Masih Sesuai Permenhub

Penumpang transportasi diminta terapkan protokol kesehatan.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Sehubungan dengan kebijakan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin (14/9) oleh Pemprov di DKI Jakarta, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, Kementerian Perhubungan memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya yaitu Surat Edaran Menhub tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor transportasi darat, laut, udara serta perkeretaapian yang diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu.

“Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat & Pemprov DKI yang telah berlaku selama beberapa hari,   pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu Tulisan Edaran Menhub yang telah diterbitkan pada 8 Juni 2020 lulus, ” kata  Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Sabtu (12/9).

Selain itu, tidak ada penerapan SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) bagaikan di masa PSBB sebelum periode transisi. Adapun persayaratan penumpang mengiringi kota akan tetap mengacu di dalam Surat Edaran Gugus Tugas no 9 tahun 2020 dimana kondisi Rapid test (hasil non reaktif)  atau tes PCR (hasil negatif) juga masih akan diberlakukan.

Adita mengucapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan  protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan. Para operator prasarana dan medium harus memastikan semua protocol yang telah tertuang dalam Surat Informasi Menteri Perhubungan no 11 (transportasi darat), No 12 (transportasi laut), No 13 (transportasi udara) dan No 14 (transportasi Kereta Api) terlaksana sesuai ketentuan.  

Penumpang maupun aparat wajib menggunakan maskerdan menjaga langkah. Sedangkan operator wajib  memastikan pemisahan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasaran transportasi secara berkala untuk menghalangi penularan Covid-19 di area transportasi publik.

  “Sesuai dengan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, pembatasan jam operasional dan penyekatan kapasitas maksimal penumpang hingga 50 persen, masih diterapkan di moda transportasi publik perkotaan seperti dalam Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, Taksi dan Angkot. Sedangkan ketentuan untuk transportasi antar praja di semua sektor (udara, bahar, darat dan kereta api) tak mengalami perubahan”, jelas Adita.

Sementara, penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan pribadi ditiadakan, dengan pembatasan kapasitas (2 orang per baris), melainkan berasal dari  satu domisili yang serupa. Sedangkan, untuk sepeda motor tertib itu yang digunakan untuk tujuan pribadi maupun ojek  (termasuk berbasis aplikasi) tetap diperbolehkan membawa pengikut dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.  

“Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum untuk langgeng disiplin menerapkan protokol kesehatan kaya memakai masker, menjaga jarak, serta sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dengan kedisiplinan tersebut kita akan melindungi diri sendiri maupun penumpang lain di sarana dan prasarana transportasi, yang dalam akhirnya akan membantu memutus tanda rantai penularan Covid 19, ” kata Adita.