Pengkritik: Pengembalian HGU ke Negara Berlaku Secara Hukum

Pengkritik: Pengembalian HGU ke Negara Berlaku Secara Hukum

“Harus tersedia dasar yang kuat untuk melaksanakannya, ” ujar Aziezi.

Berdasarkan Pasal 34 UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Pertanian, Aziezi menyebut HGU bisa hapus alias bisa kembali ke negeri. Alasannya jangka waktunya berakhir (25-35 tahun), dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum.

“Kemudian alasan lainnya diterlantarkan, tanahnya musnah dan terakhir ketentuan di dalam pasal 30 ayat (2), ” ucap Aziezi.

Aziezi menekankan dari Pasal 17 Bagian (2) PP 40/1996 disebutkan ketika HGU hapus, maka statusnya balik menjadi tanah Negara. Alasan-alasan penghapusan status HGU juga diatur pada Pasal 17 Ayat (1) PP 40/1996.  

“Jadi, secara aturan, itu bisa dikerjakan dan ini tinggal komitmen pemerintah saja untuk membenahi masalah HGU, ” jelas Aziezi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengecap penguasaan lahan oleh banyak pengusaha di Indonesia dilakukan dengan menguasai tanah HGU. Hal ini diungkapkan lewat akun media sosial Twitter miliknya.

Berdasarkan pandangan Republika pada (26/12), Mahfud MD menulis cuitannya di akun Twitternya sebagai berikut “Saya dapat bingkisan daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai datang ratusan ribu hektare, ini miring, ” kata Mahfud MD di cuitannya.

Dalam Peraturan Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, HGU diartikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah dengan dikuasai langsung oleh negara, pada jangka waktu tertentu yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Dalam cuitan Mahfud menjelaskan, kalau para penguasa tanah HGU itu memperoleh benar kepemilikan tersebut sudah sejak lama. Menurutnya, kasus ini merupakan limbah dari masa lalu yang penyelesaiannya sangat sulit.

“Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan sejak waktu ke waktu, bukan anyar. Ini adalah limbah masa awut-awutan yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi, kita harus bisa, ” kata Mahfud.