Komnas Anak Minta Penjelasan PPDB DKI

Komnas Anak Minta Penjelasan PPDB DKI

Komnas Bani mengundang klarifikasi PPDB ke Disdik pada Jumat (10/7).

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mau meminta penjelasan Kepala Dinas Pelajaran DKI Jakarta untuk terkait Tanggapan Peserta Didik Baru (PPBD) Tarikh Ajaran 2020/2021. Penjelasan dibutuhkan sebab Komnas Anak rasakan ada friksi ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tarikh 2019.

“Hari itu surat undangan klarifikasi telah ana kirimkan kepada Ibu Kepala Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, ” kata Sekretaris Jenderal Komnas Anak Dhanang Sasongko, Rabu (8/7).

Surat undangan tersebut untuk meminta klarifikasi atas pelaksanaan PPDB online DKI Jakarta Tarikh 2020 yang mengakibatkan banyak anak menjadi korban. Permintaan penjelasan dijadwalkan pada Jumat (10/7) pukul 10. 00-11. 00 WIB di Jawatan Komnas Perlindungan Anak, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

“Semoga Ibu Kadis bisa hadir menjelaskan dan mengklarifilasi pernyataan yang telah disampaikan. Saya mewakili para orang tua dan anak-anak korban PPDB, ” kata pendahuluan Dhanang.

Komnas Budak menilai pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kultur Nomor 44 Tahun 2019 sudah mengakibatkan sejumlah anak kehilangan kesempatan belajar dan hak atas madrasah negeri. Bahkan beberapa anak dilaporkan mengalami stres akibat tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri melalaikan PPDB jalur zonasi.

Pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tarikh 2020 juga telah mengundang lagak protes para orang tua murid yang anaknya tidak bisa diterima masuk sekolah negeri karena adanya aturan usia pada jalur zonasi. Untuk itu Komnas Anak mengundang Kadisdik DKI Jakarta dapat memenuhi undangan tersebut guna mencari penyelesaian terbaik demi kepentingan anak-anak berasaskan haknya mendapatkan pendidikan.

Surat undangan permintaan klarifikasi selaku juga disampaikan oleh Komnas Bujang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Semoga Gubernur DKI Jakarta bersedia hadir memberikan penjelasan sehubungan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 tentang seleksi penerimaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020, ” kata Dhanang.

Sebelumnya, Komnas Bani menilai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nomor 670/2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Tanggapan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 tidak lah cukup untuk menuntaskan persoalan kelalaian pelaksanaan PPDB DKI Tahun 2020 yang berdampak kepada masyarakat.

Menurut Komnas Anak, dengan adanya revisi tersebut Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya kesalahan pada membuat juknis yang tidak serasi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020.

sumber: Antara