Keterisian Tempat Tidur RS di Enau Capai 83 Persen

Keterisian Tempat Tidur RS di Enau Capai 83 Persen

Tingginya BOR di RS Bogor, membuat klaster keluarga tidak ada habisnya.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya menyatakan penanganan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) di wilayahnya dalam kondisi tak baik. Bahkan, saat ini tingkat keterisian tempat tidur (Bed occupancy ratio/BOR) rumah sakit (RS) pada Bogor mencapai 83 persen.  

“Kota Bogor sedang jauh dari aman, bahkan awak sedang mengalami fase tertinggi BOR 83 persen. Padahal, biasanya sanggup ditekan hingga di bawah 60 persen, ” katanya saat berbahasa di konferensi virtual BNPB bertema Pandemi Belum Berakhir: Patuhi Adat Kesehatan, Jumat (4/12) sore.

Dia mengakui selama ini surveilans yang dilakukan sedang lemah dan masih kurang dipersiapkan. Ia menilai tingginya BOR di RS, membuat klaster keluarga tidak ada habisnya. Sebab, pasien siap dengan mudah dipulangkan meski belum ada jaminan tidak menularkan anggota keluarga lainnya.   “Belum tentu mereka disiplin jadi kemudian menularkan anggota keluarganya, ” ujar Bima.

Masalah keterisian tempat tidur di RS pula menjadi fokusnya saat ini. Makin banyak pasien dari kabupaten Bogor dan Jakarta yang masuk ke Kota Bogor. Bima menyatakan mau membenahi sistem rujukannya, agar bisa mengetahui secara tepat kapasitas rumah sakit.   “Jadi misalnya kalau RS di kabupaten masih kosong, kita bisa geser ke sana asalkan ada datanya. Kami juga pererat dengan kabupaten, ” ujarnya.  

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan RS darurat dan menyiapkan satu hotel untuk tempat isolasi pasien orang tanpa gejala (OTG).   Bima mengingatkan kepada besar daerah lainnya kegagalan di banyak tempat dalam penanganan Covid-19 merupakan kegagalan kolaborasi. Menurutnya, kepala daerah penting  mendengarkan saran dari pakar yang disesuaikan kebutuhan daerahnya.   “Saya bilang dengan kepala dinas, jangan sok cakap, harus ada kolaborasi, misalnya zaman ini dengan epemiolog. Tidak mampu menyamakan dengan kondisi biasa, ” katanya.

Bahkan, ia meminta anggaran pendapatan dan belanja kawasan (APBD) harus diarahkandengan mendengarkan ahlinya. Selain itu, ia meminta ideal komunikasi dan sosialisasi terkait pandemi di kalangan masyarakat harus diperbaiki. Nyatanya, bukan hanya masyarakat yang masih banyak tidak memahami, namun juga berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bogor. “Di Bogor kami yakin didasarkan edukasi, seperti hari ini tidak semua RS dan faskes paham itu harus lapor. Masih tidak sahih antara apa yang harus dilakukan dan tidak, ” katanya.