Kemendagri Optimis Pilkada akan Jadi Ajang Adu Gagasan

Kemendagri Optimis Pilkada akan Jadi Ajang Adu Gagasan

Pemerintah meminta pasangan calon sosialasi protokol kesehatan di masa Covid.

REPUBLIKA. CO. ID, BANDUNG — Eksekutif Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Pada Negeri (Kemendagri) Akmal Malik optimis gelaran pilkada di masa pandemi bisa menjadi ajang calon besar daerah untuk beradu gagasan solusi penanganan Covid-19 di daerah. Gelaran Pilkada akan dilaksanakan pada Desember datang meski menuai kontroversi.

“Kita ingin demokrasi berjalan namun perang terhadap pandemi Covid-19 lestari berjalan. Dan kami ingin pilkada ini dijadikan ajang bagi para-para paslon untuk menawarkan solusi memerangi pandemi Covid-19, ” kata Akmal dalam Webinar yang digelar Nusantara Politics Research and Consulting (IPRC) di Bandung, Kamis.

Selain itu, ia pun meminta setiap pasangan calon dalam pilkada membantu melakukan sosialisasi tentang adat kesehatan yang perlu diterapkan sebab masyarakat. Pasalnya pandemi Covid-19 belum usai. “Pemerintah sudah menyusun tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan PKPU. Kami pemerintah meyakini pilkada ini bisa kita jadikan jadi instrumen untuk melawan pandemi Covid-19, ” katanya.

Akmal juga mengatakan semua paslon pilkada diwajibkan untuk mendorong program negeri terkait protokol kesehatan Covid-19, pada rangka memutus rantai penyebaran virus tersebut. “Kami paham ada yang berkata pilkada dapat berpotensi menjelma klaster baru (Covid-19), tapi kami tetap optimis dan mendorong semua paslon untuk mengkampanyekan protokol kesehatan, ” kata Akmal.

Menurut dia, pemerintah perlu pasti melaksanakan pilkada karena belum tersedia kepastian kapan pandemi Covid-19 mau berakhir. Hingga saat ini obat Covid-19 belum juga ditemukan, meski sudah ada beberapa vaksin yang sedang diujicobakan.

Oleh sebab itu dari itu, kata Akmal, pemerintah mengambil keputusan optimis dengan tetap menggelar pilkada, namun harus dengan protokol kesehatan COVID-19 secara selektif.

Sementara itu, Eksekutif IPRC Firman Manan menghargai masih ada sejumlah kelompok bangsa yang mengkhawatirkan pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Namun, katanya, hal tersebut tidak akan terjadi jika protokol kesehatan Covid-19 diterapkan dan disosialisasikan oleh masing-masing paslon dan tim sukses. “Tapi tidak perlu berlebihan karena ini rancangan demokrasi rutin yang sebetulnya harus berjalan, penundaan pilkada itu selalu kan menunda hak politik publik, ” kata Firman.

sumber: Antara