Kemendagri Minta KPU Petakan Kendala Penerapan Sirekap

Kemendagri Minta KPU Petakan Kendala Penerapan Sirekap

KPU tidak bisa hanya bergantung pada regulasi atau norma yang sudah diatur dengan baik.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA —  Penasihat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Di Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menodong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggambarkan berbagai kendala dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam Pilkada 2020. KPU harus mengantisipasi sejumlah persoalan terkait penggunaan bentuk rekapitulasi elektronik itu.

“Perlu dipetakan kondisi-kondisi pada lapangan yang memungkinkan ketidaksempurnaan dalam tatanan implementasi, ” ujar Akmal dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (12/11).

Menurut dia, KPU tak bisa hanya bergantung pada regulasi atau norma yang sudah diatur dengan baik. Jika kedudukan di lapangan tidak dipetakan secara baik akan berdampak pada ketidaksempurnaan implementasi Sirekap.

Selain tersebut, Kemendagri juga mengingatkan penyelenggara tempat tantangan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. Beban pemangku dan pemerintah cukup berat kepada dampak-dampak yang berpotensi terjadinya permasalahan dalam gelaran pilkada serentak di 270 daerah ini.

“Ketidaksempurnaan ini juga akan bisa berdampak menambah beban kita terhadap legitimasi pelaksanaan Pilkada 2020. Ini konteksnya untuk mengingatkan bahwa kita ingin membangun pilkada yang betul-betul legitimasinya nanti tidak dipersoalkan semua pihak, ” kata Akmal.

Ia memberikan catatan, KPU belum mengatur norma yang detail terhadap perihal apabila proses mengunggah formulir buatan penghitungan suara di tempat pengumpulan suara (TPS) gagal dalam 24 jam. Sebab, ada kendala kanal internet di sejumlah wilayah.

Namun, rapat antara KPU, Bawaslu, pemerintah, dan Komisi II tersebut memutuskan, Sirekap tidak menjadi perabot resmi rekapitulasi hasil penghitungan bahana. Sirekap hanya menjadi alat tunjang penghitungan dan rekapitulasi serta publikasi hasil penghitungan dan rekapitulasi.

“Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 didasari oleh penghitungan manual, ” kata pendahuluan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, masa membacakan kesimpulan rapat.