Kasatgas KPK: TWK Tetap tak Boleh Merugikan Pegawai

Pelaksanaan tes peralihan pegawai harus dikerjakan dengan tidak melawan kaidah.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemimpin Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Harun Al Rasyid mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji wujud UU KPK. Dia memperhitungkan, putusan itu semakin mengisbatkan posisi 57 pegawai dengan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk cepat dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Peralihan pegawai KPK menjelma ASN itu sudah didesain oleh pemerintah dan DPR, jadi secara otomatis beralih, karena bukan pegawai KPK yang meminta untuk oleh sebab itu ASN dan itu karena keinginan pembentuk UU, ” kata Harun Al Rasyid kepada Republika. co. id di Jakarta, Kamis (2/9).

Dia membaca, TWK yang dinilai konstitusional tidak berarti kemudian kudu memecat dan melucuti pegawai KPK. Dia melanjutkan, keabsahan TWK harus dibaca bahwa pelaksanaan tes tidak dapat ada yang merugikan pegawai KPK.

Dia menegaskan, pelaksanaan tes yang menjadi syarat peralihan personel itu harus dilakukan dengan tidak melawan hukum, tidak cacar administrasi, tidak menyalahgunakan wewenang, dilakukan dengan kondisi baik materi dan pelaksananya. “Bagaimana kalau sudah terjadi? maka itu yang harus dibatalkan. Oleh karena itu, MK sudah sangat pas menyatakan dalam concuring yang dimuat dalam putusan tersebut bahwa semua pegawai KPK harus diangkat  atau dilantik semuanya untuk menjadi ASN, ” katanya.

MK menolak seluruh tuntutan yang didalilkan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Urusan yang dimohonkan untuk di uji MK yakni Bab 68B Ayat 1 serta Pasal 69C yang menyusun soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN).

MK menolak argumen pemohon soal TWK KPK yang tidak memenuhi hak atas pekerjaan dan hak atas kesempatan yang sama di pemerintahan. Adapun, gugatan uji bahan tersebut diajukan oleh Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide.