Hasil Kapolri Usai Anggotanya Dihadang FPI untuk Temui HRS

Hasil Kapolri Usai Anggotanya Dihadang FPI untuk Temui HRS

Massa FPI menghalangi anggota Polri untuk mengantarkan surat panggilan ke HRS.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kapolri Jenderal Petugas Idham Azis menyatakan bahwa negeri tidak boleh kalah dengan pola kemasyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Idham terkait upaya pengadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia adalah negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, ” kata Idham di dalam keterangannya, Kamis (3/12).

Jenderal bintang empat itu pun meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan pelindung hukum yang berlaku di Nusantara. Menurutnya, ancaman pidana diatur secara jelas untuk pihak-pihak yang membuktikan menghalangi proses penegakan hukum dalam Indonesia.

“Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan jalan penegakan hukum, ” ujar Idham.

Idham juga mengisbatkan, Polri akan mengusut tuntas kejadian dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya terkaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu memajukan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi, ” kata bekas Kepala Bareskrim Polri ini.

Polri saat ini tengah  melakukan penyidikan dugaan pelanggaran adat kesehatan di acara Rizieq sama dengan tertuang dalam Pasal 93 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Urusan 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (satu) tahun dan/atau pidana dam paling banyak Rp 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti arahan atau permintaan yang dilakukan taat undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh penguasa berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut ataupun memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menyelenggarakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling periode empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9. 000.

Kausa 160 KUHP sendiri berbunyi kalau ‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melayani kekerasan terhadap penguasa umum ataupun tidak menuruti baik ketentuan peraturan maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam secara pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda.

Sebelumnya, pengacara Habib Rizieq Aziz Yanuar mengatakan, kliennya tak menutup jalan akan mematuhi pemanggilan dari kepolisian. Asalkan, kliennya diberi penjelasan dengan logis mengenai dasar hukum pemanggilan tersebut.

“Kalau benar ada dasar hukum jelas, relevansi hukum logis (siap dipanggil), ” ujar Aziz pada 19 November 2020 lalu.

Selain itu, Aziz menyebut, kliennya menuntut polisi menegakkan prinsip equality before the law atau perlakuan yang serupa di mata hukum dalam sangkaan sebagai pengumpul massa.

Aziz meminta dalang pengumpul pengikut di acara lain juga dipanggil kepolisian. Contohnya, Gibran Rakabuming Raka yang menimbulkan kerumunan massa dalam Pilwalkot Solo dan Eri Cahyadi melakukan hal serupa di Pilwalkot Surabaya.

“Polri wajib menerapkan equality before the law yang diatur di pasal 27 dan 28 d UUD 45 serta pasal 7 UU no 6/2018 terhadap Gibran di Solo dan Eri Cahyadi di Surabaya, ” tegas Aziz.