Gubernur Jateng Imbau Buruh tak Lakukan Aksi Mogok Massal

Gubernur Jateng Imbau Buruh tak Lakukan Aksi Mogok Massal

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengimbau para buruh tidak melakukan kesibukan mogok massal

REPUBLIKA. CO. ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Sedang, Ganjar Pranowo mengimbau kepada para buruh di Provinsi Jateng, untuk tidak melakukan aksi mogok massal karena menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Membalas mengatakan menyampaikan aspirasi adalah sah setiap warga negara, namun sepatutnya dipertimbangkan untuk tidak melakukan aktivitas mengingat kondisi pandemi Covid-19.

“Saran saya tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa dengan ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan di dalam lembaganya yang berwenang dan tidak menggelar demonstrasi yang menimbulkan kelompok, ” katanya di Semarang, Senin (5/10).

Menurut Ganjar, kerumunan buruh saat melakukan aksi tersebut berpotensi memperluas penyebaran Covid-19. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu menjelaskan jika mengirimkan aspirasi memang hak setiap warga negara dan tidak boleh dilarang, namun saat ini dalam situasi pandemi Covid-19, penyampaian aspirasi kudu mengedepankan protokol kesehatan.

“Kita ingin semua menjaga kesehatan tubuh, menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara tepat dengan perwakilannya. Saya kira tersebut cara yang cukup elegan, ” ujarnya.

Saat rapat rutin evaluasi penanganan Covid-19, lanjut Ganjar, Kapolda Jateng sudah membatalkan tidak akan memberikan izin gerombolan massa. Terkait dengan itu, pihaknya meminta buruh di Jateng mengindahkan hal tersebut dan menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih tepat.

“Lebih baik sapa perwakilannya, menyampaikan langsung pada tradisi yang berwenang dan bisa menggarap secara langsung. Menurut saya, tersebut cara yang lebih baik, ” katanya.

Seperti diwartakan, anggota serikat pekerja nasional jadi menggelar aksi mogok nasional di 6-8 Oktober 2020 untuk menegasikan beberapa poin dari RUU Membangun Kerja di sejumlah wilayah pada Indonesia.

sumber: Antara