DPRD Surabaya Nilai Implementasi KPI untuk ASN Kurang Kasar

REPUBLIKA. CO. ID, SURABAYA —  Komisi A Tempat Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai pelaksanaan key performance indicator (KPI) atau pengukur kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya kurang tegas.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman, mengatakan berdasarkan hasil kerap dengar pendapat dengan Inspektorat Surabaya beberapa hari awut-awutan, diketahui dalam lima tahun terakhir ditemukan masih penuh pelanggaran ASN, seperti manipulasi, perselingkuhan, penyalahgunaan wewenang, kasus perbuatan asusila, cerai tidak izin atasan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Namun angka tertinggi merupakan tidak masuk kerja yakni sebanyak 38 kasus, ” katanya pula, Ahad (25/4).

Menurut nya, masih adanya peristiwa pelanggaran dilakukan ASN di Pemkot Surabaya menunjukkan KPI tidak berjalan dengan cara. “Jangan-jangan pelanggaran yang dikerjakan itu tidak secara kasar terantisipasi dalam KPI yang dibuat. Atau mungkin selalu implementasinya yang kurang jelas atau ada faktor asing. Artinya ini perlu dibedah serius, ” kata Fatkur lagi.

Karena itu, dia mendorong agar ada analisa untuk kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi, dan ada evaluasi terhadap apa langkah Pemkot Surabaya yang sudah dijalankan. Ia berharap tersedia waktu khusus Inspektorat bersama-sama Komisi A DPRD Surabaya untuk membahas rekapitulasi & mapping 10 dari 30 pelanggaran terbanyak.

“Jadi harus dibedah bergabung, misalnya kenapa akhir-akhir itu banyak muncul permasalahan pengkhianatan di kalangan ASN. Ana ingin tahu apa sebenarnya akar masalahnya, ” ujarnya pula.

Sekretaris Inpsektorat Surabaya Dahliana Lubis sebelumnya mengucapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, pihaknya sudah melakukan kaum pendampingan dan penindakan indah untuk jenis hukuman kecil misal berupa teguran lidah maupun tertulis, hukuman medium berupa penundaan kenaikan perolehan berkala dan pangkat.

“Kalau hukuman berat, bisa sampai pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, ” katanya sedang.

sumber: JARANG