Bawaslu Halmahera Timur Rekomendasi Lima Kepsek ke KASN

Bawaslu Halmahera Timur Rekomendasi Lima Kepsek ke KASN

Bawaslu telah menangani 25 kasus keterlibatan ASN dan kepala desa.

REPUBLIKA. CO. ID, TERNATE — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Mengadukan (Malut) merekomendasikan lima Kepala Sekolah (Kepsek), ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar netralitas kode etik.

“Kelimanya telah direkomendasikan ke KASN pada 8 Oktober 2020. Itu adalah Kepsek SD Patlean, Kepsek SD SP1 Patlean, Kepsek SD Lolasita, Kepsek SD Jara, dan Kepsek SD Sosolat, ” cakap Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir di Ternate, Kamis (8/10).

Dia menguatkan, berdasarkan pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa setiap ASN tidak miring dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.   “ASN sebagai profesi berdasarkan prinsip kode etik harus mempunyai teguh nilai dasar maupun melindungi reputasi dan integritas ASN, ” ujarnya.

Lima Kepsek tersebut direkomendasukanke KASN karena mengupload dan menyampaikan sokongan terhadap pasangan calon Bupati & Wakil Bupati Hi Ubaid Yakub dan Anjas Taher (Ubaid-Anjas) di Group WhatsApp(WA).

Di mana dalam group itu kelima kepsek secara nyata terangan menyatakan dukungan terhadapbakal pasangan calon tersebut dan tindakan upload ini telah melanggar kode etos dan perilaku serta netralitas ASN.

Menurutnya, setelah disampaikan ke KASN, kemudian Bawaslu hanya menunggu rekomendasi pada Bupati Haltimselaku Pejabat Pembina buat dilakukan sanksi dalam bentuk barang apa nanti terlihat dari rekomendasi KASN.

“Kalau hukumannya seperti apa nanti kita lihat rekomendasi KASN, apakah menjebloskan sanksi moral berupa pernyataan dengan terbuka sesuai dengan PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Atma Korps dan Kode Etik terhadap ASN, atau sanksi seperti barang apa nanti, ” tandasSuratman.

Dia mengakui, pengingkaran kode etik ASN di kabupaten Haltim cukup tinggi. Bawaslu telah menangani 25 kasus keterlibatan ASN dan kepala desa.

Dari 25 peristiwa, tercatat 15 di antaranya sudah direkomendasikan ke KASN, sedangkan 10 lainnya dalam proses Bawaslu.

sumber: ANTARA