AJI Gugat UU ITE ke MK Persoalkan Pemutusan Akses Internet

AJI Gugat UU ITE ke MK Persoalkan Pemutusan Akses Internet

AJI mempersoalkan Pasal 40 ayat (2b).

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Aliansi Jurnalis Swasembada (AJI) mengajukan permohonan pengujian tes materi Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dan mengusulkan agar pemutusan akses internet dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (12/10), dengan disiarkan secara daring, AJI yang mengajukan permohonan itu bersama Arahan Redaksi Suara Papua, Arnoldus Belau, mempersoalkan Pasal 40 ayat (2b).

Pasal 40 bagian (2b) UU ITE berbunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2a), pemerintah berwenang melangsungkan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pada penyelenggara sistem elektronik untuk mengabulkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum”.

Kuasa hukum para pemohon Busyrol Fuad, dalam permohonannya, mendalilkan kausa tersebut membuat pemerintah berwenang mengabulkan pemutusan akses informasi berdasarkan penafsiran yang dilakukan secara sepihak tempat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum.

“Kewenangan pemerintah dalam bab tersebut dikhawatirkan akan membuka jalan untuk bertindak secara sewenang-wenang di pelaksanaannya. Dan kekhawatiran tersebut benar dengan adanya kerugian konstitusional dengan dialami oleh pemohon, ” kata Busyrol Fuad.

Menurut dia, meski UU ITE mengatur tanduk yang dilarang dan dianggap melanggar hukum sebagai acuan pemerintah membunuh akses, tetapi pengaturan dalam undang-undang tersebut dinilai sumir dan tak jelas batasan terpenuhinya unsur kegiatan.

Selain itu, penafsiran pemerintah sebelum melakukan pemutusan kanal atau penutupan konten dinilai menghilangkan kewenangan pihak penegak hukum & peradilan.

Untuk itu, norma dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, menurut para-para pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Pokok Tahun 1945.

Biar konstitusional, para pemohon mengusulkan agar pemutusan akses atau penutupan konten dapat dilakukan pemerintah setelah diputus dalam pengadilan dan berkekuatan norma tetap.

sumber: Antara