AFPI: UU Ciptaker Dukung dan Mudahkan Kemunculan UMKM Baru

AFPI: UU Ciptaker Dukung dan Mudahkan Kemunculan UMKM Baru

Pemerintah dinilai perlu menopang karakter UMKM dalam UU Ciptaker.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Beserta Indonesia atau AFPI menilai eksistensi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker mendukung dan memudahkan kemunculan UMKM baru. “Menurut saya dengan hadirnya UU Cipta Kerja sangat menanggung dan memudahkan kemunculan UMKM-UMKM anyar, ” ujar Wakil Ketua Klaster Fintech Produktif AFPI Pamitra Wineka dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (19/11).

Dia melihat satu diantara pasal UU Cipta Kerja membahas bahwa saat ini UMKM tak membutuhkan syarat jaminan aset kala akan mengajukan permohonan pinjaman, & kegiatan bisnisnya yang menjadi taruhan permohonan pinjaman tersebut.

Kendati serupa itu, katanya, pemerintah juga perlu menopang semangat UMKM dalam UU Membikin Kerja tersebut melalui digitalisasi UMKM, dan juga kolaborasi antar pengelola kepentingan dalam membentuk ekosistem untuk UMKM.

Dukungan ini penting di rangka menjadikan bisnis pelaku UMKM berkelanjutan dan menghindarkan kredit macet atau non performing loan kelanjutan kegagalan bisnis UMKM.

Sebelumnya Kepala Badan Penyerasian Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja memberikan ruang dengan sangat besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala BKPM tersebut selalu menambahkan bahwa para pelaku UMKM juga akan dibantu naik posisi lewat UU Cipta Kerja tersebut. Karena para pelaku UMKM bakal memiliki partner perusahaan besar bagus dari dalam maupun luar daerah.

Dalam UNDANG-UNDANG Cipta Kerja di pasal 77, UMKM asing tidak boleh menyelundup, tidak boleh sahamnya diambil aneh, tetapi dalam UU itu tetap perusahaan besar baik asing maupun dalam negeri berpartner dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang tersedia di daerah.

 

sumber: Antara